JAKARTA – Center of Economic and Law Studies (CELIOS) mendesak pemerintah untuk segera mengubah skema penyaluran bantuan sosial (bansos) dari bentuk beras dan sembako menjadi bantuan tunai. Perubahan kebijakan ini dinilai krusial untuk meningkatkan efektivitas pengentasan kemiskinan sekaligus meminimalisir risiko politisasi bantuan di tingkat akar rumput.
Direktur CELIOS, Media Wahyudi Askar, menyatakan bahwa pemberian bantuan berupa komoditas pangan selama ini belum memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Ia menilai skema tersebut sering kali dimanfaatkan sebagai gimik politik oleh pihak tertentu untuk menonjolkan peran personal dalam penyaluran bantuan.
Pernyataan tersebut disampaikan Media dalam diskusi Metodologi Desil yang berlangsung di Politeknik Statistika STIS, Jakarta Timur, pada Jumat (11/9/2026). Menurutnya, intervensi berupa uang tunai jauh lebih tepat sasaran bagi masyarakat yang terjerat kemiskinan akibat keterbatasan pendapatan.
Media mencontohkan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai model Conditional Cash Transfer yang terbukti memiliki dampak paling kuat dalam mengentaskan kemiskinan. Ia menekankan bahwa masyarakat miskin membutuhkan fleksibilitas finansial untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka secara mandiri.
Kendati demikian, efektivitas bantuan tunai tetap bergantung pada kualitas data penerima yang akurat. Media secara kritis menyoroti penggunaan metode Proxy Means Testing (PMT) yang sering kali gagal menangkap realitas ekonomi masyarakat karena masalah pada data dasar.
Ia menegaskan bahwa secanggih apapun teknologi statistik atau machine learning yang digunakan, hasilnya akan tetap bias jika data input tidak valid. Oleh karena itu, pemerintah diminta memperbarui basis data dengan memasukkan variabel pendapatan dan pengeluaran yang lebih aktual.
Media mengusulkan agar pemerintah mulai menghitung disposable income atau sisa pendapatan masyarakat setelah dikurangi kewajiban utang. Hal ini penting karena banyak warga terlihat mampu secara statistik, namun sebenarnya tertekan beban utang pinjaman daring atau harus menjual aset demi biaya kesehatan dan pendidikan.
Pemerintah disarankan untuk membangun sistem pendataan komprehensif yang mencatat pendapatan, pengeluaran, utang, hingga kepemilikan aset secara menyeluruh. Dengan sistem ini, negara dapat memberikan manfaat pajak secara otomatis bagi warga yang berada di bawah garis kesejahteraan.
Dalam skema yang diusulkan, warga dengan aset di bawah garis kemiskinan akan menerima bantuan tunai sebagai tax benefit. Sebaliknya, jika kondisi ekonomi warga membaik, mereka diwajibkan berkontribusi melalui pajak, sehingga terjadi sirkulasi ekonomi yang lebih adil.
Media juga menekankan agar pemerintah tidak terjebak pada perdebatan metodologi teoretis semata dalam menangani kemiskinan. Anggaran negara harus dipastikan terserap untuk intervensi yang memiliki dampak nyata bagi masyarakat luas.
Pemerintah diminta untuk bersikap transparan dan mengakui kelemahan dalam sistem pendataan yang ada saat ini. Langkah ini dianggap sebagai prasyarat mutlak untuk memperbaiki kualitas kebijakan publik dan menjauhkan program perlindungan sosial dari kepentingan politik jangka pendek.
