JAKARTA – Kebijakan peningkatan setoran dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke kas negara melalui institusi Danantara kini memicu kekhawatiran terkait fleksibilitas keuangan perusahaan. Lonjakan target setoran dividen yang diproyeksikan mencapai Rp200 triliun pada 2026 dinilai berpotensi menekan ruang ekspansi dan belanja modal emiten pelat merah, terutama di sektor padat modal.
Senior Credit Analyst Bloomberg Intelligence, Mary Ellen Olson, menyatakan bahwa profil kredit perusahaan negara menghadapi risiko signifikan akibat penarikan kas yang masif. Kondisi ini dikhawatirkan dapat meningkatkan kerentanan BUMN terhadap volatilitas pasar serta memengaruhi peringkat kredit di tengah ketidakpastian tata kelola.
Data menunjukkan pembayaran dividen BUMN melonjak sebesar 62% pada 2025 menjadi sekitar Rp140 triliun. Tren ini diperkirakan berlanjut dengan kenaikan tambahan sebesar 43% pada tahun 2026, yang secara langsung menggerus laba ditahan perusahaan.
Tekanan tersebut diprediksi paling berdampak pada emiten dengan kebutuhan investasi tinggi seperti PT Pertamina, PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM), serta kelompok MIND ID. Perusahaan-perusahaan ini membutuhkan modal besar untuk proyek infrastruktur digital, eksplorasi migas, hingga hilirisasi pertambangan.
PT Telkom Indonesia Tbk menjadi sorotan utama karena kebijakan pembagian dividen yang dianggap agresif. Pada tahun buku 2025, perusahaan tersebut mencatatkan payout ratio mencapai 123,5% dengan nilai dividen sekitar Rp22 triliun, melampaui laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk.
Analis pasar menilai payout ratio di atas 100% tidak ideal jika menjadi kebijakan berkelanjutan. Telkom dinilai masih memerlukan pendanaan internal yang kuat untuk pengembangan jaringan serat optik, pusat data, dan infrastruktur seluler.
Pengamat Pasar Modal Universitas Indonesia, Budi Frensidy, menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara kontribusi dividen dan kebutuhan investasi. Ia mengingatkan agar BUMN tidak terjebak dalam skema utang baru hanya untuk membiayai proyek strategis yang seharusnya bisa didanai dari laba ditahan.
Pertamina menjadi entitas yang paling sensitif mengingat besarnya kebutuhan belanja modal di sektor hulu migas. Selain itu, arus kas perusahaan juga sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak mentah, nilai tukar mata uang, serta mekanisme pembayaran subsidi oleh pemerintah.
Di sektor pertambangan, kelompok MIND ID juga memiliki beban investasi besar untuk proyek baterai kendaraan listrik, aluminium, dan tembaga. Investasi ini krusial bagi keberlanjutan hilirisasi nasional yang ditargetkan mencapai nilai ekonomi tinggi.
Para ahli menyarankan kebijakan dividen yang lebih proporsional berdasarkan kebutuhan sektor masing-masing. Untuk perusahaan telekomunikasi dan infrastruktur, kisaran payout ratio 50% hingga 70% dinilai lebih sehat.
Sementara bagi sektor energi dengan belanja modal intensif, rasio dividen di kisaran 30% hingga 50% dianggap lebih aman guna menjaga fleksibilitas pendanaan. Bagi industri pertambangan yang telah matang, rasio 60% hingga 80% masih dapat dipertimbangkan sesuai dengan siklus komoditas global.
Meskipun setoran dividen jumbo memberikan kontribusi positif bagi penerimaan negara, efektivitas langkah ini tetap harus diukur dengan potensi hilangnya nilai tambah jangka panjang. Fokus perusahaan negara diharapkan tetap pada penciptaan free cash flow untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
