JAKARTA – Pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) memproyeksikan penghematan anggaran negara hingga Rp 150 triliun per tahun melalui optimalisasi Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Langkah strategis ini dilakukan dengan menempatkan koperasi sebagai pusat penyaluran barang bersubsidi dan bantuan sosial agar lebih tepat sasaran.
COO Danantara sekaligus Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN), Dony Oskaria, menyatakan bahwa mekanisme ini dirancang untuk meminimalisir kebocoran distribusi subsidi yang selama ini sering terjadi. Dengan adanya kontrol langsung melalui jaringan koperasi di tingkat desa, pemerintah dapat memastikan bantuan diterima oleh pihak yang benar-benar membutuhkan.
Selain efisiensi subsidi, Kopdes Merah Putih akan difungsikan sebagai instrumen pengendali inflasi nasional. Pemerintah akan menggunakan jaringan distribusi koperasi untuk menstabilkan harga bahan pokok di seluruh pelosok desa saat terjadi lonjakan harga di pasar.
Dony memberikan contoh, jika harga beras mengalami kenaikan akibat spekulasi pasar, pemerintah dapat segera mendistribusikan pasokan melalui Kopdes dengan harga yang telah ditetapkan. Strategi ini diharapkan mampu meredam gejolak harga pangan yang berdampak langsung pada daya beli masyarakat desa.
Dalam aspek pemberdayaan ekonomi, Kopdes Merah Putih juga akan berperan sebagai pusat literasi dan akses keuangan inklusif. Pemerintah berencana mengintegrasikan layanan perbankan melalui kemitraan dengan BRILink di setiap koperasi desa.
Langkah ini bertujuan untuk memutus ketergantungan masyarakat desa terhadap praktik rentenir yang merugikan. Melalui program ini, masyarakat dapat mengakses kredit dengan bunga yang jauh lebih kompetitif, yakni di kisaran 8 persen.
Koperasi desa nantinya akan berperan sebagai agen pengumpul (collecting agent) sekaligus agen distribusi (distribution agent) bagi layanan keuangan negara. Untuk mendukung efektivitas transaksi daring dan logistik, Danantara akan menggandeng PT Pos Indonesia (Persero) sebagai mitra strategis dalam penyaluran barang.
Secara keseluruhan, total nilai investasi yang dikelola dalam ekosistem Kopdes Merah Putih ini diperkirakan menyentuh angka Rp 780 triliun. Skala investasi yang masif ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat fondasi ekonomi dari tingkat akar rumput.
Pemerintah juga memastikan tata kelola manajerial koperasi desa akan dijalankan secara profesional. Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, sebelumnya telah menegaskan bahwa gaji manajer koperasi akan mengacu pada Upah Minimum Provinsi (UMP) dan didukung oleh tunjangan negara selama masa transisi dua tahun pertama.
Integrasi ini diharapkan mampu menciptakan kontrol distribusi yang lebih ketat sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Dengan cakupan wilayah yang luas, Kopdes Merah Putih ditargetkan menjadi tulang punggung baru dalam distribusi bantuan sosial dan stabilisasi harga nasional.
