JAKARTA – Indonesia dan Korea Selatan memiliki titik awal sejarah yang serupa, yakni memproklamasikan kemerdekaan pada tahun 1945. Namun, kedua negara kini berada di posisi ekonomi yang berbeda, di mana Korea Selatan telah resmi menjadi negara maju sementara Indonesia masih berupaya keluar dari jebakan pendapatan menengah atau middle-income trap.
Transformasi ekonomi Korea Selatan menjadi negara berpendapatan tinggi, yang dikukuhkan oleh PBB melalui UNCTAD pada 2021, memberikan pelajaran berharga bagi Indonesia. Direktur Divisi Riset Pembangunan KDI, Hokyung Bang, menegaskan bahwa kesuksesan tersebut tidak hanya bergantung pada investasi, melainkan pembangunan produktivitas, teknologi, institusi, dan sumber daya manusia.
Poin tersebut disampaikan dalam konferensi bersama Bappenas dan ADBI pada Selasa (8/9). Menurut Bang, Korea Selatan membutuhkan waktu sekitar dua dekade, sejak 1977 hingga 1996, untuk keluar dari fase pendapatan menengah.
Pelajaran pertama yang dapat diadopsi Indonesia adalah menempatkan perusahaan sebagai pusat inovasi teknologi. Korea Selatan meluncurkan kebijakan technology drive pada 1982 untuk merespons pelemahan ekonomi dan keterbatasan akses teknologi.
Pemerintah Korea Selatan tidak sekadar memberikan bantuan, tetapi mendorong perusahaan untuk mengadaptasi, mengomersialkan, dan membawa teknologi ke pasar. Instrumen dukungan diberikan melalui insentif pajak, pembiayaan R&D, serta penyediaan tenaga ahli melalui lembaga penelitian publik.
Pelajaran kedua berkaitan dengan penguatan institusi dan persaingan usaha yang sehat. Korea Selatan memberlakukan Fair Trade Act pada 1981, namun membutuhkan waktu hampir 20 tahun untuk membangun ekosistem penegakan hukum yang efektif.
Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa pembentukan undang-undang harus diikuti dengan penguatan lembaga penegak hukum yang independen. Selain itu, perlindungan konsumen dan pengaturan subkontrak terbukti mampu menciptakan persaingan usaha yang lebih adil dan mendapat dukungan publik.
Pelajaran ketiga adalah strategi pembangunan modal manusia melalui pendidikan yang terencana. Korea Selatan melakukan ekspansi pendidikan tinggi secara bertahap, dengan memprioritaskan pendidikan menengah terlebih dahulu untuk menciptakan permintaan tenaga kerja terampil.
Angka partisipasi pendidikan menengah atas di Korea Selatan melonjak signifikan dari 28% pada 1971 menjadi 78% pada 1983. Langkah ini kemudian diikuti dengan ekspansi universitas dan junior colleges yang mampu menyerap kebutuhan industri secara teknis.
Meski akses pendidikan diperluas, Bang menekankan bahwa peningkatan kualitas harus berjalan beriringan sejak awal. Tanpa kualitas yang memadai, tingginya angka partisipasi pendidikan justru dapat menimbulkan tantangan baru bagi daya saing nasional.
Transformasi ekonomi merupakan proses jangka panjang yang membutuhkan fondasi kuat pada kebijakan yang konsisten. Indonesia perlu mempertimbangkan sinkronisasi antara investasi, pengembangan teknologi di tingkat korporasi, reformasi kelembagaan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Kolaborasi antarnegara juga menjadi langkah strategis yang kini mulai diperluas oleh Indonesia. Kementerian Pariwisata RI saat ini tengah menjajaki kerja sama lebih dalam dengan Korea Selatan untuk memajukan sektor pariwisata nasional.
Selain sektor pariwisata, kerja sama bilateral juga merambah ke bidang teknologi pertanian. BRIN dan Pemerintah Korea Selatan telah menjalin kemitraan untuk mengembangkan teknologi smart farming demi efisiensi produksi pangan.
Di tingkat daerah, pemerintah kabupaten di Indonesia mulai proaktif menarik investasi dan transfer pengetahuan. Bupati Garut, misalnya, telah menerima delegasi Korea Selatan untuk membahas potensi kerja sama di sektor pertanian yang lebih modern.
Keseluruhan pelajaran ini menegaskan bahwa kemajuan ekonomi memerlukan komitmen politik dan kelembagaan yang berkelanjutan. Transformasi dari negara berkembang menuju maju bukan sekadar target angka, melainkan hasil dari kerja keras membangun sistem yang produktif dan inovatif.
