JAKARTA – Ambisi pemerintah Indonesia untuk menjadi penentu harga komoditas global melalui pembentukan bursa komoditas nasional menghadapi tantangan struktural yang signifikan. Meski ditargetkan beroperasi pada 2027, bursa tersebut dinilai masih sulit menandingi kredibilitas bursa internasional yang telah memiliki likuiditas tinggi dan basis investor global yang mapan.
Presiden Prabowo Subianto secara konsisten mendorong pembentukan bursa ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat kendali nasional atas perdagangan sumber daya alam. Sebagai produsen utama minyak sawit, nikel, batubara, tembaga, dan bauksit, Indonesia berupaya memastikan harga komoditas tidak ditentukan oleh pasar luar negeri dengan nilai yang dianggap terlalu murah.
Pemerintah berencana menerapkan kebijakan wajib transaksi melalui bursa domestik bagi komoditas terkait. Namun, langkah ini memicu kekhawatiran dari sejumlah pengamat mengenai potensi bumerang bagi daya saing produk nasional.
Jika harga yang terbentuk di bursa domestik tidak kompetitif, pembeli global berisiko berpaling ke pemasok alternatif. Selain itu, investor berpotensi menunda penanaman modal hingga mekanisme dan transparansi bursa teruji di pasar internasional.
Principal Energy Shift Institute, Ian Hiscock, menilai upaya intervensi harga memiliki risiko tinggi. Jika harga di Indonesia berada jauh di atas harga pasar global, hal itu justru mempercepat diversifikasi pasokan oleh negara importir.
Dampak nyata dari tekanan diversifikasi ini sudah terlihat pada komoditas nikel dan batubara. Pada sektor nikel, disparitas harga yang tinggi dapat memicu percepatan inovasi teknologi baterai yang mengurangi ketergantungan terhadap nikel asal Indonesia.
Sementara itu, pada komoditas batubara, negara pembeli utama seperti China dan India telah mulai melirik pemasok baru. Mereka kini memperluas rantai pasok ke Mongolia, Rusia, dan Afrika Selatan untuk menekan biaya logistik dan risiko harga.
Tantangan yang lebih berat dihadapi pada komoditas minyak sawit atau CPO. Meskipun Indonesia merupakan eksportir terbesar dunia, dominasi Bursa Malaysia Derivatives sebagai acuan harga global masih sulit digoyahkan.
Data menunjukkan ketimpangan volume perdagangan yang sangat jauh antara kedua bursa tersebut. Pada 2025, kontrak berjangka CPO di Bursa Malaysia mencapai 19,62 juta kontrak, sementara perdagangan di Indonesia hanya mencatatkan 30.341 lot.
Perbedaan volume ini menegaskan bahwa besarnya kapasitas produksi tidak serta-merta menjamin sebuah bursa menjadi rujukan harga dunia. Likuiditas, transparansi, dan kepastian hukum menjadi variabel utama yang menentukan kepercayaan pelaku pasar.
Tanpa mekanisme pembentukan harga yang kredibel, bursa baru Indonesia dikhawatirkan hanya akan menjadi lapisan administratif domestik. Hal ini justru berpotensi membebani pelaku usaha dengan tambahan biaya transaksi tanpa memberikan nilai tambah bagi posisi tawar nasional.
Keberhasilan bursa komoditas nasional sangat bergantung pada kemampuan pemerintah menarik partisipasi investor global. Penciptaan pasar yang likuid dan transparan menjadi prasyarat agar pelaku perdagangan internasional bersedia menjadikan bursa Indonesia sebagai acuan harga secara sukarela.
