JAKARTA – Para pegiat lingkungan mendesak pemerintah untuk mengubah arah kebijakan penggunaan bahan bakar nabati (biofuel) agar lebih diprioritaskan bagi sektor transportasi laut dan udara dibandingkan sektor transportasi darat. Langkah ini dinilai krusial mengingat keterbatasan kapasitas produksi biofuel yang diprediksi tidak akan mampu mengejar lonjakan permintaan energi di masa depan.
Lead Program Transisi Energi Berbasis Komunitas Madani Berkelanjutan, Riza Egi Arizona, mengungkapkan bahwa pasokan biodiesel dan bioetanol nasional diproyeksikan hanya mencapai 26,6 juta kiloliter pada tahun 2030. Angka tersebut jauh di bawah kebutuhan bahan bakar transportasi darat yang diperkirakan menyentuh 42 juta kiloliter pada periode yang sama.
Kesenjangan pasokan dan permintaan ini diprediksi akan semakin melebar menjelang tahun 2050. Kebutuhan bahan bakar untuk sektor darat diperkirakan melonjak hingga 81,6 juta kiloliter, sementara produksi biofuel dipastikan tidak akan mampu memenuhi seluruh kebutuhan tersebut secara berkelanjutan.
Dalam kajian bertajuk Menakar Ambisi dan Realitas: Masa Depan Biofuel Indonesia dalam Kerangka Transisi Energi yang Berkeadilan yang dirilis Selasa (29/9), para ahli menekankan perlunya efisiensi penggunaan sumber daya. Sektor transportasi darat dinilai lebih tepat jika difokuskan pada transisi menuju elektrifikasi yang saat ini teknologinya terus berkembang.
Sebaliknya, sektor transportasi laut dan penerbangan memiliki keterbatasan opsi dekarbonisasi dibandingkan sektor darat. Penggunaan biofuel, seperti hydrotreated vegetable oil (HVO) untuk maritim dan sustainable aviation fuel (SAF) untuk penerbangan, dianggap sebagai solusi yang jauh lebih realistis bagi kedua sektor tersebut.
Data kajian menunjukkan bahwa kebutuhan biofuel untuk transportasi laut pada tahun 2030 relatif kecil, yakni hanya sekitar 0,09 juta kiloliter. Fokus kebijakan pada sektor ini dinilai lebih mampu menjawab tantangan dekarbonisasi secara lebih luas dan terukur.
Penentuan arah kebijakan ini perlu mempertimbangkan tiga aspek utama, yakni keseimbangan antara pasokan dan permintaan, kesiapan teknologi, serta ketersediaan alternatif dekarbonisasi. Dengan mengalihkan fokus biofuel ke sektor non-darat, pemerintah diharapkan dapat mengoptimalkan efektivitas transisi energi nasional.
Isu keberlanjutan energi ini muncul di tengah dinamika ekonomi nasional yang tercermin pada perdagangan hari ini. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 0,43% ke level 6.121 pada Selasa (29/9), dengan 373 saham terkoreksi di tengah aktivitas perdagangan yang melibatkan transaksi jumbo pada sejumlah emiten besar.
Di sektor lain, upaya menjaga ketahanan dan keamanan nasional terus dilakukan melalui penguatan infrastruktur. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah memberikan arahan untuk menambah jumlah kapal pendarat mekanis (LCM) dan kapal pendarat personel (LCVP) bagi TNI Angkatan Laut guna memperkuat konektivitas dan pertahanan di pulau-pulau kecil.
Pemerintah juga terus memperketat pengawasan di wilayah perairan, seperti yang dilakukan oleh Ditpolairud Polda Sulawesi Tengah melalui patroli preventif. Langkah ini bertujuan untuk memastikan aspek keselamatan pelayaran tetap terjaga di tengah meningkatnya mobilitas transportasi laut.
Integrasi antara kebijakan energi yang tepat sasaran dan penguatan sektor maritim diharapkan menjadi landasan bagi Indonesia untuk menghadapi tantangan transisi energi yang berkeadilan. Penyesuaian kebijakan biofuel menjadi salah satu kunci utama dalam mencapai target emisi nol bersih di masa mendatang.
