JAKARTA – Kementerian Haji dan Umrah mengisyaratkan adanya potensi kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk tahun 2027 mendatang. Lonjakan harga bahan bakar pesawat atau avtur yang terjadi secara global menjadi faktor utama yang menekan struktur biaya keberangkatan jemaah.
Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, menyatakan bahwa kenaikan harga avtur saat ini berada pada level yang signifikan. Kondisi geopolitik di Timur Tengah yang kembali memanas turut memperburuk stabilitas harga minyak dunia.
Irfan mengungkapkan, pihaknya saat ini tengah mencari solusi agar beban biaya tidak sepenuhnya ditanggung oleh jemaah. Arahan dari Presiden Prabowo Subianto menjadi acuan utama dalam merumuskan kebijakan yang efisien namun tetap menjaga kualitas layanan.
Pembahasan mengenai besaran biaya haji telah dilakukan dalam rapat Panitia Kerja (Panja) bersama DPR RI selama hampir satu bulan terakhir. Meski demikian, hingga Senin (28/9/2026), belum ada angka final yang disepakati mengenai nominal kenaikan tersebut.
Presiden Prabowo sebelumnya menaruh perhatian besar terhadap efisiensi biaya haji sejak pembentukan kementerian baru ini. Fokus utama pemerintah adalah menekan biaya operasional melalui tata kelola yang bersih dan profesional.
Di sisi lain, pemerintah juga sedang memproses revisi Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji bersama DPR. Langkah ini diambil sebagai upaya penguatan regulasi dalam mengelola dana haji agar lebih optimal di tengah tantangan ekonomi global.
Data PT Pertamina Patra Niaga mencatat kenaikan harga avtur untuk penerbangan domestik pada periode September 2026. Di Bandara Soekarno-Hatta, harga avtur kini mencapai Rp22.471 per liter, naik 6,49 persen dari periode sebelumnya sebesar Rp21.102 per liter.
Kenaikan harga ini tidak hanya terjadi di Jakarta, tetapi juga merata di berbagai bandara utama seperti Bandara Juanda di Surabaya dan Bandara Sultan Hasanuddin di Makassar. Penyesuaian ini merupakan bagian dari evaluasi berkala yang mengacu pada harga pasar minyak dunia.
Dinamika harga minyak mentah dunia yang terus berfluktuasi hingga menyentuh angka tinggi turut memengaruhi berbagai sektor ekonomi nasional. Selain avtur, kenaikan harga komoditas energi ini berpotensi memicu inflasi pada sektor logistik dan transportasi lainnya.
Terkait efisiensi layanan, Kementerian Haji baru saja berhasil memangkas waktu tunggu ibadah haji secara signifikan. Berkat kebijakan baru, antrean haji yang sebelumnya mencapai 49 tahun kini berhasil dipangkas menjadi 14 tahun.
Pemerintah berkomitmen agar efisiensi waktu tunggu tersebut tetap dibarengi dengan kualitas layanan yang memadai. Koordinasi intensif dengan otoritas di Arab Saudi terus dilakukan untuk memastikan penyelenggaraan haji tetap berjalan lancar meski di tengah tekanan biaya energi yang tinggi.
Masyarakat kini menanti hasil final pembahasan antara Panja Pemerintah dan DPR yang ditargetkan rampung dalam waktu dekat. Harapan publik tetap tertuju pada kebijakan yang tidak memberatkan ekonomi jemaah di tengah ancaman kenaikan biaya hidup.
