JAKARTA – Pemerintah resmi memulai masa penawaran Surat Berharga Negara (SBN) ritel seri Savings Bond Ritel (SBR) 015 pada Senin (28/9/2026). Instrumen investasi ini ditargetkan mampu menyerap dana masyarakat hingga Rp 20 triliun selama periode penawaran berlangsung.
Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan, Suminto, menyatakan bahwa target tersebut ditetapkan berdasarkan tren positif minat investor ritel sepanjang tahun ini. Selain itu, potensi reinvestment dari investor SBN Ritel seri ORI024T3 yang jatuh tempo menjadi katalis utama optimisme pemerintah.
Pemerintah menawarkan dua pilihan tenor investasi dalam seri SBR015 ini. SBR015T2 hadir dengan tenor dua tahun dan kupon awal sebesar 6,75% per tahun.
Sementara itu, SBR015T4 ditawarkan dengan tenor empat tahun dan kupon awal yang lebih kompetitif, yakni 6,85% per tahun. Kedua instrumen ini menggunakan mekanisme kupon mengambang dengan batas minimal (floating with floor).
Kupon tersebut akan disesuaikan setiap tiga bulan mengikuti pergerakan BI Rate. Skema ini memberikan perlindungan bagi investor, di mana imbal hasil berpotensi naik jika suku bunga acuan melonjak, namun tetap terlindungi oleh batas minimal.
Pembayaran kupon akan dilakukan secara rutin setiap tanggal 10 setiap bulannya. Pembayaran perdana dijadwalkan akan ditransfer ke rekening investor pada 10 Desember 2026.
Masyarakat dapat mulai berinvestasi dengan nominal pemesanan minimal Rp 1 juta per unit. Instrumen ini bersifat non-tradable atau tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder.
Meski tidak dapat diperdagangkan, pemerintah tetap menyediakan fasilitas pelunasan sebelum jatuh tempo (early redemption). Fasilitas ini memungkinkan investor mencairkan maksimal 50% dari total pemesanan.
Untuk SBR015T2, batas maksimal pemesanan ditetapkan sebesar Rp 5 miliar per investor dengan periode early redemption pada 27 Oktober hingga 4 November 2027. Sedangkan untuk SBR015T4, batas maksimal pemesanan adalah Rp 10 miliar per investor.
Masa early redemption untuk SBR015T4 dijadwalkan pada 30 Oktober hingga 6 November 2028. Seluruh proses pembelian instrumen ini dapat dilakukan secara daring untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat.
Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperluas basis investor domestik. Inklusi keuangan terus didorong, termasuk melalui rencana pemerintah yang sedang mematangkan kebijakan pembukaan rekening massal bagi 200 juta penduduk menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Pemerintah saat ini tengah mengelola berbagai tantangan fiskal, termasuk penataan dana daerah yang mengendap di bank sebesar Rp 195,2 triliun hingga akhir Agustus 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bahkan telah menginstruksikan pemerintah daerah untuk segera melakukan percepatan belanja.
Di sisi lain, efisiensi anggaran terus dilakukan melalui restrukturisasi utang proyek strategis seperti Whoosh. Utang tersebut kini memiliki tenor hingga 80 tahun dengan cicilan sekitar Rp 1 triliun per tahun untuk menjaga stabilitas fiskal nasional.
