PADANG – Rahmat Saleh menegaskan komitmennya memperjuangkan kepentingan petani dan nelayan Sumatera Barat.
Komitmen tersebut tetap berjalan meski kini Rahmat bertugas di Komisi VI DPR RI.
Sebelumnya, Rahmat dikenal aktif memperjuangkan sektor pertanian dan kelautan Sumbar.
Atas kiprah tersebut, Relasipublik.com memberikan penghargaan kepada Rahmat sebagai Pejuang Anggaran Pertanian dan Nelayan Sumbar.
Penghargaan itu diberikan dalam puncak HUT ke-9 Relasipublik.com, Sabtu (12/9/2026).
Acara tersebut berlangsung di Restoran Suasso, Padang, dan dihadiri sejumlah tokoh.
Tenaga Ahli Dapil Rahmat Saleh, Ikhwan, menerima penghargaan tersebut mewakili Rahmat.
Pemimpin Redaksi Relasipublik.com, Novrianto, menjelaskan alasan pihaknya memberikan apresiasi tersebut.
Menurut Novrianto, pihaknya memiliki sejumlah indikator sebelum menetapkan penerima penghargaan.
Selain itu, mereka menilai konsistensi tokoh dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat Sumbar.
“Kita tidak sembarangan memberikan penghargaan, tetapi ada indikator yang kita tetapkan,” ujar Novrianto.
Ia menyebut empat tokoh menerima penghargaan pada perayaan HUT ke-9 tersebut.
Rahmat menjadi salah satu penerima karena gigih memperjuangkan pertanian dan kelautan Sumbar.
Sementara itu, Rahmat menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diterimanya.
Ia juga menyampaikan permohonan maaf karena tidak dapat menghadiri acara tersebut.
“Terima kasih atas penghargaan ini. Perjuangan untuk anggaran pertanian dan nelayan Sumbar adalah amanah,” katanya.
Rahmat menegaskan amanah tersebut akan terus ia jalankan dalam tugasnya di DPR RI.
Meski berpindah dari Komisi IV ke Komisi VI, ia tetap memprioritaskan kepentingan petani.
Begitu pula dengan aspirasi nelayan yang menurutnya harus terus mendapat perhatian pemerintah.
“Saya ingin memastikan suara petani dan nelayan tidak tenggelam dalam arus kebijakan nasional,” ujarnya.
Karena itu, Rahmat akan menyampaikan aspirasi tersebut melalui berbagai jalur parlemen.
Ia juga akan membangun komunikasi dengan kementerian terkait untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Menurut Rahmat, perjuangan tersebut tidak sebatas mendorong tambahan alokasi anggaran.
Namun, pemerintah juga perlu memastikan setiap kebijakan benar-benar berpihak kepada masyarakat kecil.
“Penghargaan ini menjadi dorongan moral agar saya tidak berhenti memperjuangkan hak petani dan nelayan,” tuturnya.
Ia optimistis kerja sama berbagai pihak dapat menghadirkan kebijakan yang lebih adil.
Selain itu, kebijakan tersebut harus mampu memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat Sumbar.
