HANOI – Ribuan mitra pengemudi Grab di Vietnam menyerukan aksi mogok kerja atau offbid secara massal yang dijadwalkan berlangsung pada 12 hingga 13 September 2026. Aksi ini dipicu oleh ketidakpuasan pengemudi terhadap struktur pembagian hasil yang dinilai tidak transparan dan terlalu membebani pendapatan bersih mereka.
Para pengemudi mengklaim bahwa pemotongan komisi oleh aplikator kini mencapai 30% hingga 50% dari total tarif yang dibayarkan penumpang. Kondisi ini diperburuk oleh tingginya biaya operasional harian, termasuk bahan bakar dan perawatan kendaraan, sementara pengemudi rata-rata bekerja lebih dari 10 jam setiap hari.
Keluhan tersebut mencuat melalui grup Facebook Komunitas Pengemudi Grab Vietnam yang memiliki lebih dari 169.000 anggota. Dalam unggahan tersebut, mereka menuntut keadilan terkait sistem bagi hasil yang dianggap tidak proporsional dengan beban kerja di lapangan.
Pihak Grab Vietnam menanggapi isu ini dengan menyatakan bahwa operasional layanan tetap berjalan normal di tengah seruan aksi tersebut. Perusahaan menilai terdapat banyak informasi palsu yang beredar di media sosial mengenai struktur tarif yang sebenarnya.
Manajemen Grab menjelaskan bahwa komisi standar yang ditetapkan perusahaan adalah 20% untuk layanan ojek dan 25% untuk taksi online. Namun, perbedaan persepsi muncul karena total biaya yang dibayarkan penumpang mencakup berbagai komponen tambahan.
Biaya tambahan tersebut meliputi biaya platform, biaya layanan saat cuaca buruk, tarif jam sibuk, hingga biaya penyesuaian rute. Selisih antara tarif dasar dan akumulasi biaya tambahan inilah yang sering kali disalahpahami oleh pengemudi sebagai potongan komisi yang membengkak.
Di Indonesia, isu transparansi pendapatan pengemudi ojek online juga menjadi perhatian serius pemerintah. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan bahwa tidak semua uang yang dibayarkan konsumen menjadi hak penuh mitra pengemudi.
Pemerintah Indonesia telah menetapkan aturan potongan maksimal 8% untuk biaya sewa penggunaan platform pada layanan angkutan roda dua. Namun, masih terdapat kesenjangan pemahaman di kalangan pengemudi mengenai komponen pembayaran tersebut.
Kementerian Perhubungan kini mendorong agar aplikator lebih transparan dalam merinci setiap transaksi. Aplikator diminta mencantumkan rincian pendapatan bersih pengemudi secara jelas di dalam receipt atau bukti pembayaran digital bagi pengguna.
Transparansi ini dianggap krusial untuk menghindari persepsi negatif bahwa aplikator mengambil bagian terlalu besar dari pembayaran pengguna. Pemerintah menekankan bahwa istilah yang tepat untuk potongan tersebut adalah biaya platform, bukan komisi.
Langkah ini sejalan dengan persiapan pemerintah dalam merumuskan Peraturan Presiden mengenai Ekosistem Transportasi Digital. Regulasi tersebut nantinya akan mengatur lebih detail mengenai layanan pengantaran orang, barang, hingga makanan guna menciptakan ekosistem yang berkelanjutan bagi semua pihak.
Hingga Jumat (11/9/2026), Grab Vietnam terus memantau situasi di lapangan serta berkomitmen menjaga kualitas layanan. Perusahaan mengimbau seluruh mitra pengemudi untuk merujuk pada informasi resmi guna menghindari dampak dari konten yang belum terverifikasi kebenarannya.
