JAKARTA – Mantan Chief Economist Bank Dunia, Indermit Gill, menyatakan bahwa krisis ekonomi dapat menjadi momentum krusial bagi negara berpendapatan menengah untuk melepaskan diri dari middle income trap atau jebakan pendapatan menengah. Langkah ini memerlukan penerapan konsep creative destruction atau penghancuran kreatif untuk mengganti struktur ekonomi lama yang tidak efisien dengan sistem yang lebih produktif.
Gill menyampaikan pandangan tersebut dalam acara Bappenas–ADBI Joint Conference on Asian Countries Long Term Development Visions pada Rabu (9/9). Menurutnya, transformasi ini bukan sekadar persoalan ekonomi teknis, melainkan juga pertarungan aspek sosial dan politik.
Perubahan struktural sering kali menghadapi resistensi dari kelompok elite dan korporasi besar yang selama ini diuntungkan oleh status quo. Oleh karena itu, pemerintah perlu bersikap tegas dalam mendisiplinkan pihak-pihak tersebut guna memastikan transformasi ekonomi dapat berjalan efektif.
Gill menekankan bahwa krisis adalah waktu paling tepat untuk melakukan perombakan besar-besaran. Dalam kondisi krisis, posisi tawar kelompok elite dan perusahaan yang mapan cenderung melemah, sehingga ruang untuk perubahan struktural menjadi lebih terbuka.
Negara berpendapatan menengah saat ini menghadapi tantangan yang jauh lebih berat dibandingkan dua dekade lalu. Situasi global yang penuh ketidakpastian membuat transisi menuju negara berpendapatan tinggi menjadi lebih sulit dilakukan dibandingkan saat keberhasilan Singapura dan Korea Selatan di masa lampau.
Salah satu hambatan utama yang dihadapi adalah rendahnya efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya ekonomi. Negara-negara tersebut dinilai belum mampu mengoptimalkan penggunaan modal, talenta, dan energi secara maksimal jika dibandingkan dengan negara maju.
Akibatnya, tingkat produktivitas ekonomi di negara-negara berpendapatan menengah masih tertinggal. Gill menegaskan bahwa upaya keluar dari jebakan pendapatan menengah tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan ekonomi konvensional semata.
Pemerintah diingatkan agar tidak hanya berfokus pada upaya pemulihan cepat dari krisis. Fokus kebijakan harus diarahkan untuk memastikan bahwa perekonomian dapat bangkit dengan struktur yang lebih efisien dan produktif setelah krisis berakhir.
Dalam konteks domestik, tantangan efisiensi ini juga terlihat dari pelebaran defisit transaksi berjalan Indonesia pada kuartal II 2026 yang dipicu oleh ketergantungan impor minyak. Hal ini sejalan dengan perlunya transformasi struktural agar ekonomi nasional tidak terus bergantung pada pola lama yang rentan terhadap tekanan eksternal.
Selain itu, penguatan sektor strategis lain seperti regulasi aset kripto yang kini menyentuh 22 juta pengguna di Indonesia juga menjadi bagian dari upaya menjaga pertumbuhan industri yang sehat. Sinergi antarlembaga, seperti kerja sama PPATK dan KSEI dalam mencegah pencucian uang di pasar modal, turut menjadi fondasi penting dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih transparan.
Transformasi menyeluruh ini diharapkan dapat mengubah lanskap ekonomi negara berkembang. Dengan memanfaatkan momentum krisis sebagai katalis, negara berpendapatan menengah diharapkan mampu membangun fondasi baru yang lebih tangguh dan berdaya saing tinggi di pasar global.
