KALIMANTAN – Sejumlah wilayah di Kalimantan masih terkepung polusi udara berbahaya akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masif hingga Senin (7/9/2026). Indeks Kualitas Udara (AQI) di beberapa titik di pulau tersebut terpantau melampaui angka 300, yang mengindikasikan risiko kesehatan serius bagi seluruh populasi.
Data IQAir menunjukkan konsentrasi partikel halus PM2,5 di sejumlah kabupaten mencapai level ekstrem. Kondisi ini memicu kekhawatiran akan peningkatan kasus gangguan pernapasan dan kardiovaskular di kalangan masyarakat.
Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, tercatat memiliki tingkat polusi tertinggi dengan AQI mencapai 689 dan konsentrasi PM2,5 sebesar 420,4 µg/m³. Disusul oleh Kabupaten Barito Selatan dengan AQI 647 serta Kabupaten Gunung Mas dengan AQI 579.
Di wilayah Kalimantan Barat, Kota Pontianak juga terdampak signifikan dengan AQI mencapai 464. Sementara itu, Kabupaten Katingan di Kalimantan Tengah mencatatkan angka AQI sebesar 332.
Otoritas kesehatan setempat mengimbau masyarakat untuk membatasi aktivitas di luar ruangan. Penggunaan masker standar polusi diwajibkan bagi warga yang terpaksa beraktivitas di luar rumah guna meminimalisir paparan asap.
Masyarakat juga disarankan untuk memastikan hunian tetap tertutup rapat guna mencegah masuknya partikel polusi ke dalam ruangan. Langkah ini diambil untuk menghindari iritasi parah akibat paparan asap yang terus menyelimuti wilayah tersebut.
Dampak karhutla ini tidak hanya terbatas pada wilayah domestik, tetapi juga meluas hingga ke negara tetangga. Malaysia melaporkan penurunan kualitas udara akibat asap lintas batas yang terbawa oleh pergerakan angin.
Di Kuching, Sarawak, kualitas udara tercatat berada pada kategori tidak sehat dengan AQI mencapai 192. Kondisi serupa terjadi di Kuala Lumpur, di mana angka AQI menyentuh 174 dengan konsentrasi PM2,5 mencapai 87,9 µg/m³.
Pemerintah Malaysia dilaporkan akan menggunakan jalur diplomatik ASEAN untuk menangani persoalan kabut asap lintas batas ini. Hal ini sejalan dengan dinamika meteorologis di mana polusi udara bersifat transbatas dan tidak mengenal batas administratif.
Sebagai langkah mitigasi, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan telah memberikan izin khusus bagi pesawat udara berregistrasi asing. Pesawat tersebut dikerahkan untuk mendukung operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan.
Secara teknis, indeks AQI dihitung berdasarkan konsentrasi enam polutan utama, termasuk PM2,5, PM10, serta karbon monoksida. Angka di atas 300 dikategorikan sebagai level berbahaya yang mampu memicu dampak kesehatan serius pada populasi umum.
Kondisi polusi udara di Kalimantan merupakan akumulasi dari berbagai faktor, termasuk kerusakan bentang alam dan drainase lahan gambut yang mengering. Upaya restorasi tanah dinilai menjadi kunci utama dalam memutus rantai drama kebakaran hutan yang berulang setiap tahunnya.
