JAKARTA – Pemerintah Indonesia menghadapi tantangan fiskal yang kian berat seiring dengan melonjaknya beban bunga utang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Alokasi pembayaran bunga utang diproyeksikan mencapai Rp650,31 triliun, angka yang menunjukkan peningkatan sebesar 11,69 persen dibandingkan dengan outlook tahun 2026.
Lonjakan beban bunga ini dipicu oleh kenaikan signifikan pada komponen utang luar negeri yang tercatat melonjak hingga 36,46 persen dengan nilai Rp60,63 triliun. Sementara itu, pembayaran bunga utang dalam negeri juga mengalami kenaikan sebesar 9,64 persen menjadi Rp589,68 triliun.
Kondisi ini secara langsung mempersempit ruang gerak fiskal pemerintah untuk membiayai belanja produktif. Tekanan tersebut tampak nyata pada proyeksi defisit keseimbangan primer 2027 yang ditekan hingga Rp20,9 triliun, jauh lebih rendah dari outlook tahun 2026 yang mencapai Rp152,1 triliun.
Para ahli menyoroti bahwa sebagian besar tekanan defisit pada tahun depan akan terserap untuk menutupi kewajiban bunga utang. Beban bunga tersebut diperkirakan akan menyedot sekitar 19 persen dari total pendapatan negara pada 2027.
Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Yusuf Rendy Manilet menegaskan bahwa permasalahan utama bukan terletak pada nominal utang, melainkan kemampuan negara dalam membayar bunga dari penerimaan yang ada. Jika rasio penerimaan terhadap PDB tidak segera ditingkatkan, ruang untuk belanja pembangunan akan terus tergerus.
Risiko fiskal juga diperparah oleh potensi melesetnya target penerimaan negara pada 2026. Jika hal tersebut terjadi, pemerintah berisiko harus mencari pembiayaan tambahan melalui utang baru yang akan memicu siklus defisit dan beban bunga lebih tinggi di masa depan.
Di sisi lain, Ekonom Bright Institute Andri Perdana menyoroti tantangan efisiensi anggaran dalam kondisi suku bunga tinggi. Ia menilai bahwa ketika pertumbuhan ekonomi belum cukup kuat, ketergantungan pada utang untuk menutupi kekurangan penerimaan dapat menjadi masalah kronis.
Faktor eksternal seperti pelemahan nilai tukar rupiah dan risiko kenaikan yield Surat Berharga Negara (SBN) turut menambah kompleksitas manajemen utang. Pelemahan rupiah secara otomatis meningkatkan nilai kewajiban utang dalam valuta asing, terutama untuk pendanaan proyek strategis maupun pengadaan alutsista.
Pemerintah juga sedang melakukan penataan kewajiban keuangan, termasuk pengambilalihan utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung melalui PT Sarana Multigriya Finansial. Langkah ini sejalan dengan upaya pelunasan kewajiban utang Koperasi Desa Merah Putih sebesar Rp240 triliun yang akan mulai dicicil melalui APBN pada September 2026.
Para pengamat menyarankan agar pemerintah lebih selektif dalam mengarahkan utang ke sektor investasi yang menghasilkan manfaat ekonomi nyata. Penguatan rasio pajak menjadi kunci utama untuk menjaga keberlanjutan fiskal di tengah beban utang yang terus membengkak.
