JEMBRANA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan keberhasilan pemerintah dalam menangani bencana alam di Aceh dan Nusa Tenggara Timur (NTT) berkat pengerahan kekuatan negara yang masif dan cepat. Respons cepat tersebut didukung oleh ketersediaan anggaran negara yang diperoleh dari hasil pemberantasan praktik korupsi.
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat meresmikan program strategis Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 Gigawatt Peak (GWp) di Monumen Operasi Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali, pada Rabu (26/8). Menurut Presiden, kehadiran negara dalam situasi darurat telah dibuktikan melalui mobilisasi puluhan helikopter, belasan pesawat, hingga ribuan personel gabungan.
“Kita buktikan terus, bencana di Aceh kita selesaikan dalam waktu yang tidak mungkin diperkirakan banyak pihak. Di NTT reaksi kita sangat cepat dan masif,” ujar Presiden Prabowo di hadapan para pejabat yang hadir.
Presiden menjelaskan bahwa kemampuan pemerintah dalam menyediakan peralatan berat dan logistik tanggap darurat yang memadai bersumber dari efisiensi keuangan negara. Ia secara tegas menyatakan bahwa penghentian kebocoran anggaran akibat korupsi menjadi kunci utama dalam memperkuat fiskal negara.
“Dari mana uang itu? Uang itu dari yang kita selamatkan dari korupsi-korupsi yang berjalan selama ini. Kita hentikan kebocoran-kebocoran itu,” tegasnya.
Pemerintah berkomitmen untuk terus memberantas penyelewengan hingga ke akar-akarnya demi memastikan aset bangsa dikelola untuk kepentingan rakyat. Presiden menekankan bahwa pengelolaan kekayaan negara harus dilandasi oleh rasa patriotisme dan tanggung jawab besar kepada masyarakat.
Terkait penanganan teknis di lapangan, Presiden menyebut bahwa kondisi di lokasi bencana kini mulai teratasi dan termitigasi dengan baik. Ia menargetkan seluruh persoalan pascabencana dapat diselesaikan sepenuhnya dalam kurun waktu satu hingga dua minggu ke depan.
Sinergi antarinstansi menjadi motor penggerak dalam percepatan pemulihan ini. Unsur-unsur yang terlibat meliputi kementerian terkait, pemerintah daerah, TNI-Polri, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah memastikan kesiapan anggaran untuk penanganan bencana nasional. Pemerintah telah mengalokasikan dana mencapai Rp 5 triliun di pos BNPB untuk menjamin kebutuhan tanggap darurat di seluruh wilayah Indonesia.
Purbaya menambahkan bahwa pemerintah daerah diharapkan dapat menggunakan anggaran yang tersedia terlebih dahulu untuk langkah awal pemulihan. Jika terjadi kekurangan, pemerintah pusat siap memberikan bantuan tambahan sesuai dengan kebutuhan mendesak di lapangan.
Selain fokus pada penanganan bencana, Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo juga terus menggenjot berbagai program strategis nasional. Dedikasi tinggi ditunjukkan oleh jajaran kabinet yang tetap bekerja aktif meski di hari libur.
Di bidang ekonomi, Presiden juga baru saja menerima laporan positif mengenai kinerja Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Laporan tersebut mengklaim adanya lonjakan pendapatan hingga 400 persen dalam periode terbaru.
Pemerintah berencana untuk terus memperketat pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Langkah ini sejalan dengan visi Presiden untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, jujur, dan efisien.
