BOGOR – Pemerintah Indonesia hingga saat ini masih melakukan pengkajian mendalam terkait rencana pengambilalihan beban utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) ke Kementerian Keuangan. Langkah ini diambil untuk memastikan keberlangsungan layanan transportasi publik tersebut tetap terjaga tanpa memberikan beban berlebih pada fiskal negara.
Wakil Menteri Keuangan, Juda Agung, menegaskan bahwa proses uji tuntas atau due diligence tengah berjalan secara intensif. Pemerintah berupaya mencari skema penyelesaian yang paling optimal agar operasional Whoosh tidak terganggu sekaligus meminimalisir dampak negatif terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Rencana pengambilalihan yang semula dijadwalkan terealisasi pada 15 September 2026 tersebut kini masih dalam tahap perhitungan teknis. Kementerian Keuangan menekankan bahwa setiap langkah yang diambil harus dilakukan secara transparan dan terukur, mencakup aspek finansial, operasional, hingga hukum.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Evita Mantovani, menjelaskan bahwa pihaknya saat ini sedang melakukan valuasi terhadap nilai saham PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI). Saham konsorsium BUMN tersebut rencananya akan dialihkan dari Danantara ke pemerintah sebagai bagian dari proses restrukturisasi.
Proses finalisasi skema pengalihan ini melibatkan koordinasi lintas instansi, termasuk dengan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dan Badan Pengelola BUMN. Pemerintah memastikan bahwa penyusunan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) sebagai payung hukum kebijakan tersebut sedang dalam pengerjaan.
Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, sebelumnya menyatakan akan meninjau kembali seluruh proses pengambilalihan utang yang sempat ditangani oleh pendahulunya, Purbaya Yudhi Sadewa. Hingga saat ini, Suahasil masih mempelajari perkembangan transisi tersebut sebelum mengambil keputusan strategis lebih lanjut.
Di sisi lain, Kepala BPI Danantara, Rosan Roeslani, memastikan bahwa pergantian kepemimpinan di Kementerian Keuangan tidak akan menghambat proses pengalihan penanganan proyek KCIC. Pihaknya terus menjalin komunikasi intensif dengan Kementerian Keuangan untuk menuntaskan skema ini dalam waktu dekat.
Skema yang dirancang sebelumnya mencakup penggunaan Special Mission Vehicle (SMV) di bawah naungan Kementerian Keuangan, seperti Indonesia Investment Authority (INA) atau Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Berdasarkan proyeksi awal, utang Whoosh kepada China Development Bank (CDB) sebesar US$4,5 miliar akan memiliki tenor pembayaran hingga 80 tahun.
Mantan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, sempat mengungkapkan bahwa cicilan utang per tahun diperkirakan mencapai Rp1 triliun. Menurutnya, kapasitas dana yang dimiliki oleh SMV di bawah Kementerian Keuangan cukup untuk menutupi kewajiban tersebut melalui laba tahunan yang dihasilkan oleh entitas terkait.
