JAKARTA – Pemerintah Indonesia menempatkan penguatan ekosistem kecerdasan artifisial (AI), teknologi digital twin, dan pusat data sebagai pilar utama untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8%. Integrasi teknologi ini diproyeksikan menjadi mesin penggerak baru yang mampu mengubah bonus demografi menjadi dividen digital yang produktif.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa Indonesia saat ini memegang momentum komersial AI terkuat di kawasan ASEAN. Pendapatan dari fitur berbasis AI di Indonesia tercatat tumbuh 127% secara tahunan pada semester I 2025.
Ekonomi digital Indonesia saat ini telah mendekati nilai Gross Merchandise Value (GMV) sebesar US$ 100 miliar. Capaian ini didukung oleh penetrasi internet yang mencapai 81% dengan total 235 juta pengguna aktif.
Pemerintah menargetkan pengembangan infrastruktur data center dengan kapasitas pipeline mencapai 1,17 GW guna menopang kebutuhan komputasi masa depan. Sektor ini juga terbukti menjadi penopang ekonomi daerah, seperti di Kepulauan Riau yang mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,99% pada triwulan II 2026 berkat industri pusat data dan kendaraan listrik.
Guna memastikan keberlanjutan ekosistem, pemerintah fokus pada tiga pilar utama yakni infrastruktur, investasi, dan pengembangan talenta. Indonesia menargetkan pencetakan 600 ribu profesional digital setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan industri.
Kolaborasi strategis turut diperkuat, termasuk kemitraan dengan Arm Limited untuk melatih 15 ribu insinyur lokal. Selain itu, investasi sebesar US$ 4,89 miliar telah disepakati melalui Joint Development Agreement dengan Amerika Serikat untuk membangun klaster semikonduktor terpadu di kawasan Galang.
Di sektor publik, adopsi AI mulai diterapkan untuk meningkatkan efisiensi layanan, termasuk di tingkat pemerintah kota. Teknologi digital twin juga mulai diintegrasikan dalam pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan modernisasi infrastruktur ketenagalistrikan nasional.
Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Edwin Hidayat Abdullah, menegaskan bahwa konektivitas menjadi prioritas dalam lima tahun ke depan. Sektor teknologi informasi dan komunikasi (TIK) Indonesia secara konsisten tumbuh 8% dalam 15 tahun terakhir, melampaui pertumbuhan PDB nasional.
Pemerintah berkomitmen untuk tidak sekadar mengendalikan pasar, melainkan berperan sebagai katalisator melalui regulasi yang tepat. Upaya ini bertujuan memperbaiki kegagalan pasar sekaligus menciptakan ekosistem data yang setara dan kompetitif.
Secara global, Indonesia aktif mendorong kolaborasi melalui partisipasi sebagai anggota pendiri World AI Cooperation Organization (WAICO). Langkah ini sejalan dengan target penandatanganan ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) pada November 2026 yang diharapkan menggandakan nilai ekonomi digital kawasan menjadi US$ 2 triliun.
Meski optimisme terhadap AI sangat tinggi, tantangan global seperti kebutuhan belanja modal yang masif dan keterbatasan tenaga kerja terampil untuk infrastruktur fisik tetap menjadi perhatian. Pemerintah Indonesia berupaya memitigasi hal tersebut melalui insentif super tax deduction hingga 200 persen bagi industri yang menyelenggarakan program vokasi digital.
