JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan kesiapan penuh dalam merealisasikan instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk menghentikan seluruh impor minyak dan gas bumi dalam kurun waktu tiga tahun ke depan. Kebijakan ini merupakan langkah strategis pemerintah guna memperkuat kemandirian energi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap pasokan luar negeri.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Laode Sulaeman, menegaskan bahwa kementeriannya optimistis target tersebut dapat dicapai. Optimisme ini didasarkan pada implementasi kebijakan biodiesel 50 persen serta optimalisasi operasional proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Kilang Balikpapan yang telah berjalan sejak awal tahun 2026.
Selain efisiensi kilang, pemerintah kini tengah menggenjot kegiatan eksplorasi migas secara masif untuk menemukan cadangan baru. Temuan-temuan eksplorasi yang signifikan di sejumlah wilayah menjadi katalis utama bagi pemerintah untuk meningkatkan angka lifting minyak nasional secara berkelanjutan.
Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa Indonesia harus mampu berdiri di atas kaki sendiri dalam sektor energi. Ia menargetkan penghentian impor minyak hingga tingkat satuan barel dan meniadakan impor LPG dalam waktu sesingkat mungkin.
Strategi besar pemerintah mencakup pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan kapasitas mencapai 100 gigawatt (GW) dalam tiga tahun. Kapasitas tambahan ini melampaui total kapasitas listrik nasional saat ini yang tercatat sebesar 88 GW dari berbagai sumber energi, termasuk batu bara dan gas.
Pembangunan infrastruktur energi terbarukan ini akan dibarengi dengan pengembangan potensi panas bumi (geothermal) serta pemanfaatan ladang gas domestik. Integrasi berbagai sumber energi ini dinilai krusial untuk menekan kebutuhan bahan bakar fosil yang selama ini masih harus didatangkan dari luar negeri.
Di sisi lain, kinerja sektor ESDM menunjukkan tren positif sepanjang tahun 2025 dengan capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang melampaui target. Kementerian ESDM mencatatkan realisasi PNBP sebesar Rp138,40 triliun, melampaui target awal yang dipatok pada angka Rp127,48 triliun.
Pencapaian fiskal tersebut memberikan ruang bagi pemerintah untuk membiayai akselerasi transisi energi yang dicanangkan Presiden. Keberhasilan ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan listrik nasional, termasuk penanganan kendala teknis pada sistem kelistrikan di wilayah Kalimantan.
Pemerintah berkomitmen bahwa seluruh langkah ini akan dijalankan dengan efisiensi anggaran yang ketat. Fokus utama pembangunan diarahkan pada kemandirian energi yang tidak bergantung pada dinamika geopolitik maupun kondisi ekonomi negara lain.
Target tiga tahun ini menempatkan sektor energi sebagai pilar utama transformasi ekonomi nasional. Dengan dukungan penuh dari kementerian teknis dan kesiapan infrastruktur, pemerintah menargetkan Indonesia dapat sepenuhnya lepas dari beban impor komoditas energi di masa mendatang.
