Jakarta – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mencatat penyelesaian aduan masyarakat terkait Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencapai angka 99,9 persen sepanjang periode Januari hingga Juni 2026. Dari total 71.713 laporan yang masuk melalui berbagai kanal resmi, mayoritas permasalahan berhasil dituntaskan sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku.
Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, menyatakan bahwa seluruh aduan tersebut telah diproses sesuai dengan service level agreement (SLA). Ketentuan tersebut menetapkan batas waktu penyelesaian maksimal tiga hari kerja sejak laporan diterima.
Rincian aduan yang masuk mencakup 46.162 laporan terkait pelayanan kesehatan, 16.821 terkait pelayanan administrasi, dan 8.730 aduan mengenai iuran. BPJS Kesehatan mengklaim komitmen ini merupakan bentuk tanggung jawab lembaga dalam menjaga kualitas layanan bagi para peserta.
Masyarakat dapat mengakses berbagai kanal pengaduan, mulai dari Care Center 165, aplikasi Mobile JKN, hingga layanan WhatsApp PANDAWA di nomor 08118165165. Selain itu, BPJS Kesehatan menyediakan petugas BPJS Siap Membantu (BPJS SATU!) yang ditempatkan langsung di rumah sakit.
Petugas BPJS SATU! memiliki identitas yang terpampang jelas di ruang publik rumah sakit guna mempermudah akses peserta. Masyarakat juga dapat berkoordinasi dengan petugas Pemberi Informasi dan Penanganan Pengaduan (PIPP) yang disediakan oleh pihak rumah sakit.
Inovasi digital juga terus diperluas melalui fitur Voice Over Internet Protocol (VOiP) pada aplikasi Mobile JKN. Fitur ini memungkinkan peserta terhubung dengan Care Center 165 menggunakan jaringan internet tanpa memerlukan pulsa telepon seluler.
Di sisi lain, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Niti Emiliana, menyoroti bahwa banyak keluhan masyarakat sebenarnya berakar pada mitra BPJS Kesehatan. Masalah tersebut meliputi kualitas pelayanan rumah sakit, tenaga medis, hingga ketersediaan obat.
Menurut Niti, perbaikan mutu layanan JKN tidak bisa hanya dibebankan kepada BPJS Kesehatan semata. Diperlukan sinergi dari pemerintah dan seluruh ekosistem kesehatan untuk memastikan pemerataan tenaga medis serta standar layanan yang berkualitas.
Memperingati Hari Pelanggan Nasional pada 4 September 2026, Niti menekankan pentingnya akses kesehatan yang berkualitas tanpa diskriminasi. Ia juga mengingatkan agar digitalisasi layanan tetap diimbangi dengan pelayanan tatap muka bagi kelompok masyarakat rentan.
Lansia dan penduduk di wilayah dengan keterbatasan akses internet dinilai masih sangat membutuhkan layanan konvensional. Transformasi digital yang dilakukan BPJS Kesehatan harus tetap inklusif agar tidak mengabaikan kelompok masyarakat yang belum melek teknologi.
Di luar isu pelayanan kesehatan, dinamika hukum di Indonesia juga masih menjadi sorotan publik. Salah satunya adalah kasus kematian Winda Lorenza Gowasa (30) yang hingga kini masih dalam proses penyelidikan pihak Kepolisian Daerah Sumatra Utara.
Winda Lorenza diketahui merupakan saksi dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Bea dan Cukai. Meski sudah satu bulan berlalu sejak peristiwa tersebut, pihak kepolisian belum memberikan keterangan terkait kejelasan pengusutan kasus kematian yang dianggap janggal oleh pihak keluarga.
