LA PAZ – Dana Moneter Internasional (IMF) secara resmi menyetujui paket pembiayaan senilai USD 1,9 miliar atau setara dengan Rp 33,9 triliun untuk membantu pemulihan ekonomi Bolivia. Pencairan tahap awal sebesar USD 214 juta telah dikucurkan guna menopang stabilitas makroekonomi negara tersebut di tengah krisis yang mendalam.
Program pinjaman berdurasi 36 bulan ini dirancang untuk mendukung pemerintahan Presiden Rodrigo Paz dalam mengatasi defisit fiskal yang membengkak. Paket bantuan tersebut mencakup jangka waktu pembayaran hingga 10 tahun dengan tingkat bunga berkisar antara 3 persen hingga 3,5 persen.
Bolivia saat ini menghadapi tantangan ekonomi yang kompleks, termasuk lonjakan inflasi dan cadangan devisa yang menipis. Kondisi ini diperparah oleh penurunan produksi gas alam yang menjadi tulang punggung pendapatan negara selama bertahun-tahun.
Sejak menjabat, Presiden Paz telah menerapkan kebijakan pro-bisnis untuk menarik investasi swasta. Namun, langkah tersebut memicu gejolak sosial setelah pemerintah mulai memangkas belanja publik dan mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM).
Krisis BBM di Bolivia memiliki kemiripan dengan dinamika pasar energi di berbagai negara, di mana peralihan konsumen ke BBM bersubsidi sering kali memicu antrean panjang di SPBU. Di banyak wilayah, ketidakpastian pasokan dan kenaikan harga energi menjadi pemicu utama ketegangan sosial yang menghambat produktivitas sektor transportasi.
Untuk menekan defisit anggaran, pemerintah Bolivia berencana merestrukturisasi atau menutup perusahaan milik negara yang terus merugi. Kebijakan ini menjadi bagian dari komitmen reformasi agar mendapatkan dukungan lanjutan dari lembaga multilateral lainnya.
Wakil Direktur Pelaksana IMF, Nigel Clarke, menyatakan bahwa keberlanjutan fiskal menjadi fokus utama dalam program ini. IMF menekankan pentingnya penguatan independensi bank sentral untuk memulihkan kredibilitas kebijakan moneter nasional.
Pemerintahan Paz juga telah mengambil langkah berani dengan meninggalkan rezim nilai tukar tetap yang telah berlangsung selama 15 tahun terakhir. Langkah ini diambil untuk menciptakan nilai tukar yang lebih fleksibel di pasar global.
Saat ini, Bolivia masih memberlakukan keadaan darurat yang diperpanjang hingga Desember akibat protes massa. Meski menghadapi resistensi, pemerintah tetap bertekad untuk menghapus subsidi bahan bakar secara bertahap demi menyehatkan keuangan negara.
IMF memproyeksikan bahwa kesepakatan ini dapat memicu tambahan pendanaan sebesar USD 4 miliar dari lembaga pemberi pinjaman multilateral lainnya. Keberhasilan program ini ke depan sangat bergantung pada penyelesaian tinjauan rutin yang dilakukan oleh tim IMF terhadap kinerja ekonomi Bolivia.
Pemerintah Bolivia kini tengah menanti persetujuan Kongres terkait sejumlah rancangan undang-undang ramah investor di sektor hidrokarbon dan pertambangan. Langkah ini dianggap krusial untuk menggerakkan kembali sektor swasta dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
