JAKARTA – Sektor kelistrikan nasional kini menjadi fondasi utama dalam mempercepat dekarbonisasi industri di Indonesia. Sebagai enabler utama, sektor ini memegang peranan krusial untuk menyediakan pasokan energi rendah karbon guna mendukung elektrifikasi proses produksi di berbagai sektor ekonomi.
Direktur Program Transformasi Sistem Energi Institute for Essential Services Reform (IESR), Deon Arinaldo, menegaskan bahwa sektor listrik menawarkan peluang besar melalui pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) yang kian efisien. Meski demikian, transisi energi saat ini masih dihadapkan pada tantangan dominasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbasis batu bara.
Data menunjukkan bahwa bauran listrik dari EBT di Indonesia baru mencapai kisaran 16-17 persen. Ketergantungan terhadap PLTU tetap tinggi karena keterbatasan izin penyediaan listrik mandiri yang mayoritas masih terkonsentrasi pada PLN, kecuali di kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus.
Pemerintah dinilai perlu memperkuat perencanaan melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang lebih inklusif. Saat ini, RUPTL yang terbuka untuk publik umumnya hanya milik PLN, sehingga menyulitkan pemetaan pengembangan pembangkit serta jaringan distribusi di wilayah lain.
Keterbatasan kemampuan finansial PLN dalam membiayai investasi awal proyek EBT yang besar menuntut keterlibatan sektor swasta yang lebih luas. Tanpa skema bisnis yang jelas bagi pengembang swasta, terutama pada sektor transmisi dan distribusi, target transisi energi nasional berisiko terhambat.
Kondisi regulasi saat ini juga masih dinilai belum memadai untuk mendukung ekosistem pembangkit EBT yang terdesentralisasi. Diperlukan perbaikan skema business to business agar proyek-proyek EBT swasta dapat berjalan secara ekonomis dan terintegrasi dalam jaringan nasional.
Di sisi lain, kinerja Environmental, Social, and Governance (ESG) perusahaan di sektor utilitas dan listrik mulai menunjukkan tren positif. Laporan Katadata ESG Insight (KESGI) tahun 2026 mencatat sebanyak 84,54 persen perusahaan di sektor ini telah memiliki sistem manajemen emisi.
Beberapa perusahaan bahkan telah mencatatkan progres signifikan dalam strategi transisi iklim. PT Geothermal Energy Tbk memimpin dengan skor lingkungan tertinggi, disusul oleh PT Cikarang Listrindo Tbk dan PT Barito Renewables Energy Tbk.
Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dipandang sebagai solusi strategis dengan potensi mencapai 3.300 gigawatt. Sifat modular PLTS memungkinkan pembangunan proyek skala 50-100 megawatt peak yang tersebar untuk menjaga stabilitas jaringan.
Namun, pemanfaatan PLTS menghadapi kendala intermitensi yang memerlukan dukungan baterai atau teknologi grid-forming inverter. Biaya operasional tambahan ini menjadi tantangan tersendiri bagi industri yang ingin beralih ke sumber energi bersih.
Terdapat pula potensi pemanfaatan kelebihan produksi listrik PLN untuk produksi hidrogen hijau. Selama ini, kelebihan pasokan sering terbuang sia-sia, padahal dapat dioptimalkan jika sistem kelistrikan telah terdekarbonisasi secara masif.
Ke depan, integrasi yang lebih baik antara kebijakan pusat dan daerah menjadi kunci utama. Sinergi lintas sektor diperlukan untuk memastikan bahwa elektrifikasi industri benar-benar menurunkan emisi, bukan justru memindahkan beban polusi ke sektor pembangkitan.
