WASHINGTON – Amerika Serikat bersiap meluncurkan kampanye ekonomi berskala besar yang dijuluki “D-Day ekonomi” untuk mengisolasi Iran dari sistem keuangan global. Kebijakan ini menargetkan pemutusan jalur perdagangan utama yang selama ini menjadi penopang ekonomi Teheran di tengah situasi perang.
Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, menyatakan bahwa Washington akan menerapkan langkah-langkah luar biasa terhadap pihak-pihak yang memfasilitasi bisnis dengan Iran. Ancaman sanksi ini berpotensi menciptakan gesekan diplomatik dengan sejumlah mitra dagang utama Teheran.
Cina tercatat sebagai pembeli terbesar minyak mentah Iran dengan penyerapan mencapai 90 persen dari total ekspor. Berdasarkan data Komisi Peninjauan Ekonomi dan Keamanan AS-Tiongkok, nilai perdagangan bilateral kedua negara pada 2025 mencapai US$9,96 miliar, belum termasuk ekspor minyak ilegal senilai US$31,2 miliar.
Beijing menentang sanksi tersebut dan sempat menginstruksikan perusahaan domestik untuk mengabaikan tekanan AS terhadap kilang minyak. Namun, para analis memprediksi Cina akan meningkatkan kepatuhan secara diam-diam demi menjaga akses terhadap sistem dolar dan pasar Amerika Serikat.
Uni Emirat Arab (UEA) juga menjadi sorotan sebagai pusat perantara keuangan Iran. Nilai perdagangan bilateral kedua negara mencapai US$28 miliar pada 2024, di mana UEA menjadi sumber impor utama bagi Teheran.
Ketegangan meningkat pekan lalu ketika UEA menangguhkan transaksi keuangan dengan Iran pasca insiden peluncuran rudal balistik. Washington kini mendorong otoritas UEA untuk memperketat pengawasan terhadap aktivitas perbankan bayangan yang beroperasi di Dubai.
Turki tetap mempertahankan hubungan komersial yang signifikan dengan mengandalkan impor gas alam dari Iran. Meskipun Ankara berupaya mendiversifikasi pasokan energi dari Azerbaijan dan Rusia, pangsa gas Iran dalam total impor Turki tercatat mencapai 18,6 persen tahun ini.
Di sisi lain, Irak menghadapi dilema ketergantungan energi yang mendalam. Teheran menyuplai lebih dari 30 persen kebutuhan listrik Irak melalui kontrak pasokan gas senilai miliaran dolar per tahun.
Perdagangan Irak-Iran pada 2025 tercatat melampaui US$10 miliar, mencakup komoditas pangan hingga barang konsumsi. Namun, volume perdagangan tersebut mulai menurun akibat peningkatan risiko keamanan kawasan dan gangguan di perbatasan.
Langkah Washington ini menambah eskalasi ketegangan setelah upaya diplomasi dinilai menemui jalan buntu. Pemerintah Iran sendiri mengecam kebijakan tersebut dan menuding AS kembali mengandalkan sanksi ekonomi saat gagal melakukan negosiasi.
Selain sanksi negara, Departemen Keuangan AS juga memperluas penindakan terhadap sektor kripto. Bursa seperti Shelbit dan Aban Tether telah dijatuhi sanksi karena diduga memfasilitasi pemindahan dana terkait IRGC untuk menghindari pengawasan internasional.
Situasi ini memicu ketidakpastian pasar global di tengah penantian investor terhadap laporan tenaga kerja AS. Permintaan terhadap aset safe-haven seperti Dolar AS terus meningkat seiring dengan eskalasi konflik di Timur Tengah.
