JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) berencana menutup sementara operasional hampir separuh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mulai Senin, 21 September 2026. Langkah ini diambil menyusul temuan sejumlah masalah administratif dan kualitas layanan yang mendesak untuk segera diperbaiki.
Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono, menyatakan bahwa kebijakan penutupan sementara ini berdampak langsung pada penurunan jumlah penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG). Saat ini, jumlah penerima manfaat tercatat merosot tajam hingga 40%, dari 51,85 juta orang pada bulan lalu menjadi 31,52 juta orang.
Sudaryono mengungkapkan bahwa dari total unit yang ada, hanya 14.510 SPPG yang dinyatakan aktif beroperasi saat ini. Sebanyak 12.512 unit lainnya dinilai memiliki kendala serius, mulai dari aspek administratif hingga standar kualitas makanan yang disajikan kepada masyarakat.
Salah satu pemicu utama penutupan adalah belum dimilikinya Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS). SPPG yang masuk dalam daftar penutupan adalah unit yang belum mendaftarkan SLHS, sedang dalam proses pendaftaran, atau gagal dalam pengajuan sertifikasi tersebut.
“Kalau semua persyaratan tidak bisa dipenuhi, mau tidak mau Senin pekan depan kami berhentikan sementara,” ujar Sudaryono dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Kamis (17/9).
Selain masalah sertifikasi, BGN menemukan adanya penyimpangan penggunaan akun virtual yang digunakan untuk mengakses anggaran MBG. Sejumlah SPPG kedapatan memiliki lebih dari satu akun virtual, bahkan ditemukan unit yang memiliki hingga tiga akun aktif.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan ketidakteraturan dalam pengelolaan dana operasional pembelian bahan baku. Selain itu, penutupan juga menyasar SPPG yang melayani kurang dari 1.000 penerima manfaat serta unit yang mengalami sengketa internal antara yayasan pemilik dan pengelola.
Sudaryono menegaskan bahwa fokus utama badan saat ini adalah menjaga kualitas penyajian makanan daripada mengejar kuantitas cakupan. Pihaknya tidak segan memberikan sanksi tegas, termasuk penutupan permanen bagi dapur yang tidak mampu memenuhi standar yang ditetapkan.
Sebelumnya, BGN telah melakukan langkah serupa dengan menutup sementara 1.999 dapur pada 7 September 2026 karena absennya SLHS. Mayoritas dapur yang ditutup saat itu berada di wilayah Pulau Jawa dan Madura sebanyak 1.417 unit.
Sisanya tersebar di Pulau Sumatra sebanyak 351 unit, serta 231 unit lainnya tersebar di Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, hingga wilayah tertinggal, terluar, dan terdepan. Menurut Sudaryono, penutupan ini merupakan bagian dari upaya evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi gizi nasional.
Meski demikian, BGN berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan infrastruktur. Rencananya, sebanyak 1.700 unit SPPG baru akan segera diaktivasi untuk menggantikan atau memperkuat kapasitas dapur yang sedang dalam proses perbaikan administratif maupun operasional.
