JAKARTA – Pemerintah resmi menutup masa penawaran Sukuk Ritel seri SR025 pada Rabu, 16 September 2026, dengan mencatatkan total perolehan dana sebesar Rp 29,77 triliun. Capaian ini melibatkan partisipasi dari 93.548 investor yang tersebar di seluruh Indonesia.
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan merinci bahwa minat investor lebih dominan pada tenor yang lebih pendek. Pemesanan untuk seri SR025T3 dengan tenor tiga tahun tercatat mencapai Rp 24,935 triliun.
Sementara itu, untuk seri SR025T5 dengan tenor lima tahun, pemerintah berhasil menghimpun dana sebesar Rp 4,835 triliun. Perbedaan minat ini mencerminkan preferensi investor ritel terhadap instrumen jangka menengah dalam portofolio investasi mereka.
Instrumen SR025 menawarkan imbal hasil yang kompetitif bagi para pemegang sukuk. Seri SR025T3 memberikan imbal hasil sebesar 6,80 persen per tahun, sedangkan SR025T5 menawarkan imbal hasil 6,90 persen per tahun.
Keunggulan utama dari Sukuk Ritel ini terletak pada jaminan negara atas pembayaran pokok dan imbal hasil. Selain itu, investor akan menerima pembayaran imbal hasil secara rutin setiap bulan hingga masa jatuh tempo.
Seri SR025T3 dijadwalkan jatuh tempo pada 10 September 2029. Adapun seri SR025T5 memiliki masa jatuh tempo yang lebih panjang, yakni pada 10 September 2031.
Saat ini, DJPPR sedang melakukan proses rekonsiliasi data dengan seluruh mitra distribusi yang terlibat dalam penawaran. Langkah ini diperlukan untuk memastikan akurasi data sebelum penetapan hasil penerbitan secara resmi.
Penetapan hasil penerbitan SR025 dijadwalkan akan dilakukan pada Senin, 21 September 2026. Data final ini akan menjadi acuan bagi pemerintah dalam mengelola kewajiban pembiayaan syariah negara.
Keberhasilan SR025 menambah total realisasi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) Ritel sepanjang tahun 2026 menjadi Rp 124,2 triliun. Angka tersebut merupakan akumulasi dari lima seri SBN Ritel yang telah diluncurkan sebelumnya, yakni ORI029, SR024, ST016, ORI030, dan SR025.
Pemerintah menegaskan akan terus melanjutkan penerbitan SBN Ritel sesuai dengan kebutuhan pembiayaan nasional. Kebijakan penerbitan mendatang akan tetap disesuaikan dengan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Direktur Pembiayaan Syariah DJPPR Kementerian Keuangan, Deni Ridwan, menyatakan bahwa pemerintah akan senantiasa menjaga keseimbangan APBN dalam setiap langkah penerbitan instrumen utang. Fokus utama tetap pada pemenuhan target pembiayaan dengan mempertimbangkan dinamika ekonomi terkini.
Strategi penerbitan SBN Ritel dipandang sebagai salah satu langkah pemerintah untuk memperluas basis investor domestik. Partisipasi masyarakat yang tinggi menunjukkan kepercayaan publik terhadap instrumen investasi yang diterbitkan oleh negara.
