JAKARTA – Transisi industri baja nasional menuju produksi baja hijau diproyeksikan menjadi motor penggerak ekonomi baru bagi Indonesia, sekaligus menepis anggapan bahwa dekarbonisasi merupakan beban fiskal. Langkah strategis ini dinilai mampu mendorong pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), memperkuat daya saing industri, serta menciptakan lapangan kerja baru yang lebih luas.
Hasil riset bertajuk Green Steel for Growth: The Economic Case for Steel Decarbonisation in Indonesia yang dirilis pada Agustus 2026 mengungkapkan potensi besar tersebut. Penelitian ini merupakan kolaborasi antara Climate Catalyst dan Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada (PSE UGM).
Riset tersebut menggunakan model Computable General Equilibrium (CGE) dan pengganda Input-Output untuk memproyeksikan dampak ekonomi hingga tahun 2050. Hasilnya, transisi menuju baja hijau dapat memangkas emisi karbon hingga hampir 30% dalam kurun waktu tersebut.
Director Indonesia Climate Catalyst, Arief Aziz, menyatakan bahwa riset ini mengubah paradigma mengenai aksi iklim. Selama ini, upaya keberlanjutan sering kali dianggap sebagai beban ekonomi, padahal terdapat peluang strategis yang akan hilang jika Indonesia tetap bertahan pada pola business-as-usual.
Langkah dekarbonisasi dipandang sebagai solusi win-win yang meningkatkan daya saing produk nasional sekaligus menekan polusi. Skenario transisi terakselerasi menjadi pilihan paling menguntungkan bagi perekonomian negara.
Dalam skenario tersebut, Indonesia diproyeksikan mampu mengubah defisit perdagangan baja sebesar Rp7,1 triliun menjadi surplus hingga Rp145 triliun. Hal ini akan memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi mekanisme Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) di pasar internasional.
Selain itu, transisi ini diperkirakan memberikan keuntungan kesejahteraan ekonomi mencapai Rp604 triliun antara tahun 2025 hingga 2050. Peralihan teknologi ke Electric Arc Furnace (EAF) juga terbukti lebih padat karya dibandingkan teknologi konvensional Blast Furnace-Basic Oxygen Furnace (BF-BOF).
Permintaan tenaga kerja di sektor produksi baja sekunder diproyeksikan tumbuh lebih dari 64% pada 2050. Saat ini, industri baja nasional sedang mengalami kelesuan dengan tingkat utilisasi pabrik hanya mencapai 62%, jauh di bawah ambang batas sehat sebesar 80%.
Peneliti Utama PSE UGM, Ardyanto Fitrady, menilai kondisi ini sebagai momentum tepat bagi pemerintah untuk melakukan intervensi kebijakan. Menunda transisi hanya akan mengunci investasi pada aset yang tidak kompetitif di masa depan.
Laporan ini menyarankan tiga tuas kebijakan utama untuk memicu pasar baja hijau. Pertama, penerapan Green Public Procurement atau pengadaan baja rendah karbon pada proyek konstruksi pemerintah guna menjamin kepastian permintaan.
Kedua, standarisasi karbon melalui perluasan cakupan SNI yang mencakup pengungkapan intensitas karbon. Ketiga, penguatan rantai pasok besi tua domestik dan kemudahan akses terhadap energi terbarukan yang terjangkau bagi produsen baja.
Senior Research Coordinator Climate Catalyst, Petra Christi, menekankan bahwa permintaan baja akan terus meningkat. Keputusan kebijakan saat ini akan menentukan apakah pertumbuhan tersebut akan berbasis pada emisi tinggi atau rendah.
