Jakarta – Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo meminta-minta untuk Komisi II DPR untuk segera memanggil pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pemanggilan yang disebutkan terkait dengan surat kata-kata pemilihan raya 2024 yang dimaksud telah terjadi dikirim terlebih dahulu ke Taiwan.
“KPU menyatakan ribuan surat pendapat dikirim tambahan awal di tempat Taiwan. Saya dengan segera bilang, Komisi II panggil KPU segera klarifikasi,” kata Ganjar di tempat Djakarta Theater, Jakarta, Hari Sabtu (30/12/2023) malam.
Ganjar memohonkan KPU sebagai pelopor mengklarifikasi dengan segera dan juga mempertanggungjawabkan apa yang digunakan telah terjadi.
“KPU nyatakan surat pernyataan pada Taipei tak sah. Kenapa sanggup lolos? profesionalisme mesti dipertanggungjawabkan. Karena kita punya PDIP yang digunakan ada di dalam parlemen, kita punya PPP di area parlemen untuk dapat bertanya itu memohonkan pertanggungjawaban,” ujarnya.
Ganjar mengatakan pihaknya sudah ada menyiapkan Tim IT untuk memantau Pemilihan Umum 2024, termasuk mengurangi terjadinya kecurangan. Dia mewanti-wanti agar pihak lain tidak ada berbuat curang demi mencapai sebuah kemenangan.
“Maka regu teknis pilpres siapkan posko khusus untuk mantengin ini, mengamati distribusi surat suara, agar kita bisa jadi memantau dan juga nanti IT kita akan memantau untuk bisa saja menangkap itu. Yang akan curang, kami sedang memantau kalian serta kami mengerti masalah ini,” tuturnya.
Sebelumnya, KPU mengungkapkan ada kelalaian dari Panitia Pemilih Luar Negeri (PPLN) dalam Taipei terkait lembar surat pilpres yang sudah ada diterima WNI lebih lanjut dulu berbeda dengan di tempat negara-negara lain.
KPU menegaskan insiden yang dimaksud tiada dijalankan juga diulangi oleh PPLN lainnya.
“Apa yang sudah diadakan oleh PPLN Taipei, KPU pastikan hal yang dimaksud tak diadakan oleh 127 PPLN lainnya di tempat seluruh dunia. Kasus pengiriman surat kata-kata pos tak sesuai jadwal oleh PPLN Taipei tiada akan diulangi lagi. PPLN Taipei sudah berjanji akan melaksanakan semua aturan, jadwal, serta kebijakan dan juga arahan teknis KPU sesuai peraturan perundang-undangan pilpres yang tersebut berlaku,” kata Komisioner KPU, Idham Kholik, ketika dihubungi, Rabu, 27 Desember 2023.
Baca Sumbar Bisnis lebih update via Google News, Klik Disini.
