Jakarta – Kepala daerah yang baru dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (20/2/2025) dihadapkan pada pola kepemimpinan yang lebih sentralistik.
Anggota Komisi II DPR, Rahmat Saleh, menekankan pentingnya adaptasi dan efisiensi dalam menjalankan roda pemerintahan daerah agar tetap selaras dengan kebijakan pusat.
Rahmat menyebut bahwa kebijakan Presiden Prabowo menuntut kepala daerah untuk lebih efisien dalam menggunakan anggaran.
“Presiden telah menginstruksikan pemangkasan anggaran, seperti perjalanan dinas dan rapat-rapat. Kepala daerah harus jeli dalam menyesuaikan diri dengan kebijakan ini,” ujarnya.
Menurutnya, jika daerah tidak mengikuti langkah efisiensi yang diterapkan pemerintah pusat, maka akan terjadi ketimpangan dalam pelaksanaan kebijakan.
Selain efisiensi, adaptasi terhadap pola kepemimpinan sentralistik juga menjadi tantangan tersendiri.
Rahmat menjelaskan bahwa kini kepala daerah dilantik langsung oleh presiden, bukan lagi oleh gubernur, yang berpotensi melemahkan hubungan emosional antara gubernur dengan bupati dan wali kota.
“Oleh karena itu, adaptasi, komunikasi, dan koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menjadi sangat penting,” jelasnya.
Rahmat juga menekankan perlunya kepala daerah memiliki sensitivitas terhadap kebutuhan masyarakat. “Pelayanan publik harus ditingkatkan, dan birokrasi harus dipangkas agar masyarakat merasakan kehadiran pemerintah secara langsung,” tegasnya.
Sejumlah daerah mulai menerapkan langkah-langkah konkret untuk mendukung efisiensi, seperti mengatur penggunaan listrik dan air secara ketat serta memanfaatkan teknologi digital dalam pertemuan pemerintahan.
“Langkah-langkah seperti ini perlu diadopsi oleh semua kepala daerah untuk mencapai efisiensi yang diharapkan,” kata Rahmat.
Dengan berbagai tantangan yang ada, Rahmat berharap kepala daerah yang baru dapat menyesuaikan diri dengan dinamika baru dalam pemerintahan. “Jika tidak, siap-siap untuk tertinggal,” pungkasnya.
